Risiko Kesehatan dan Legalitas Program MBG: LKBH PGRI Siap Pasang Badan Dampingi Guru

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI memberikan pernyataan tegas mengenai komitmen perlindungan hukum dan pendampingan pro bono bagi seluruh guru, wali kelas, dan kepala sekolah di Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi timbulnya risiko insiden kesehatan (seperti keracunan makanan, alergi, atau kontaminasi kuman) serta kerentanan administrasi-hukum yang menyertai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan.

PGRI menilai bahwa keterlibatan sekolah dalam rantai pasok logistik pangan fisik berskala masif membawa konsekuensi hukum yang kompleks. Tanpa batasan tanggung jawab yang jelas, tenaga pendidik berisiko tinggi dijadikan pihak yang disalahkan (scapegoat) atas kelalaian operasional yang sejatinya berada di luar domain kewenangan mereka.

4 Pilar Pembelaan dan Perlindungan Hukum LKBH PGRI

1. Penegakan Batas Tanggung Jawab Profesi Pedagogis

LKBH PGRI menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas utama guru berfokus pada ranah instruksional dan bimbingan karakter. Guru tidak memiliki kualifikasi medis, laboratorium, maupun sertifikasi sanitasi pangan untuk melakukan quality control atas makanan yang dikirimkan. Kelalaian teknis penyedia jasa (vendor) atau tim penyedia makanan merupakan tanggung jawab mutlak pengelola program dan penyedia, bukan pendidik.

2. Pendampingan Hukum Langsung di Semua Tahapan Pemeriksaan

Apabila terdapat panggilan klarifikasi, pemeriksaan saksi, atau tekanan dari oknum aparat penegak hukum, pengawas, maupun pihak luar terkait insiden operasional MBG di sekolah, LKBH PGRI di tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota siap mendampingi guru secara langsung guna memastikan hak-hak hukum pendidik terlindungi sejak awal proses hukum.

3. Penegakan MoU PGRI–POLRI tentang Perlindungan Profesi

LKBH PGRI mengawal secara ketat implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara PGRI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penanganan setiap laporan masyarakat yang melibatkan guru di lingkungan sekolah harus mengedepankan asas perlindungan profesi dan restorative justice, serta melarang penetapan status hukum secara tergesa-gesa kepada guru atas insiden logistik pihak ketiga.

4. Bebas dari Tuntutan Ganti Rugi Finansial dan Administrasi

LKBH PGRI memastikan bahwa guru dan kepala sekolah terbebas dari segala tuntutan ganti rugi materiil maupun sanksi administratif atas kerusakan logistik, kekurangan porsi, atau sengketa pembayaran antara pengelola program dengan vendor. Seluruh pertanggungjawaban fisik wajib ditangani oleh tim teknis non-guru.

Matriks Analisis Risiko Operasional & Advokasi LKBH PGRI

«Guru adalah pahlawan literasi, bukan penanggung jawab risiko hukum dari proyek logistik pangan pihak lain. Jika ada guru yang dikriminalisasi akibat masalah operasional program MBG, LKBH PGRI siap berdiri paling depan untuk membela.» — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.