Siaran Pers PGRI:

Distribusi Makan Bergizi Gratis Saat Bencana: Solusi Pemenuhan Gizi atau Beban Tambahan Guru?

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menegaskan posisi resminya terkait dinamika dan wacana pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah-wilayah yang sedang dilanda bencana alam, seperti zona merah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kawasan terdampak erupsi gunung berapi. PGRI menilai bahwa pemenuhan gizi anak di area tanggap darurat merupakan langkah kemanusiaan yang krusial, tetapi pelaksanaannya wajib dilepaskan secara total dari pundak para guru dan kepala sekolah.

PGRI mengingatkan bahwa dalam situasi krisis bencana, energi dan perhatian pendidik telah tercurah sepenuhnya untuk menjaga keselamatan fisik, mitigasi kesehatan (ISPA/abu asam), serta pemulihan psikologis (trauma healing) peserta didik.

4 Sikap Tegas PGRI Mengawal Pembagian Tugas di Lokasi Bencana

1. Pengambilalihan 100% Rantai Pasok oleh BNPB, BPBD, dan BGN

PGRI menuntut agar seluruh operasional distribusi MBG di area bencana—mulai dari pengadaan, pemorsian, hingga penyaluran di pengungsian—ditangani penuh oleh BNPB, BPBD, Satuan Pelayanan (SP) Badan Gizi Nasional, dan tim relawan logistik. Guru dan kepala sekolah wajib dibebaskan dari seluruh tugas teknis logistik maupun verifikasi berkas penerimaan bantuan pangan.

2. Higienitas Ketat dan Pembebasan Risiko Hukum Pendidik

Di daerah yang terpapar debu vulkanik asam atau asap pekat PM2.5, risiko kontaminasi makanan sangat tinggi. Pengolahan makanan wajib dilakukan di dapur umum steril dengan kemasan tertutup rapat (seal packaging). PGRI menegaskan bahwa guru tidak memiliki kualifikasi pengujian higienitas pangan di medan bencana dan bebas secara mutlak dari segala konsekuensi hukum jika terjadi insiden kesehatan pangan pada murid.

3. Kebijakan Ransum Darurat Siap Saji (Bukan Porsi Basah)

Model pembagian makanan hangat berporsi biasa tidak efektif di area pengungsian atau saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Karhutla berlangsung. PGRI mengusulkan agar bentuk bantuan disesuaikan menjadi ransum gizi darurat siap saji (biskuit kaya nutrisi, susu steril, atau makanan kemasan retort) yang disalurkan langsung ke keluarga/posko desa, tanpa perlu menumpukkan logistik di area sekolah.

4. Perlindungan Jam KBM Darurat dan Pendampingan Psikososial

Waktu belajar di tenda pengungsian maupun moda PJJ saat bencana sangat terbatas. PGRI melarang keras adanya pemotongan jam KBM darurat hanya untuk prosesi pembagian makanan atau seremonial pembagian logistik. Pendidik harus dibiarkan memfokuskan seluruh perhatiannya pada pendampingan mental dan pemulihan psikososial anak-anak.

Matriks Evaluasi Skema Distribusi MBG: Kondisi Normal vs. Area Bencana

«Memberikan gizi bagi anak-anak korban bencana adalah perbuatan mulia, namun membebankan logistiknya kepada guru yang sedang berjuang di lokasi bencana adalah kekeliruan sistemik. Serahkan logistik pada ahlinya, dan biarkan guru fokus menyelamatkan jiwa serta mental anak-anak kita.» — Pengurus Besar PGRI