Siaran Pers PGRI:

MBG Berjalan di Tengah Keterbatasan Fasilitas Sekolah: Sikap PGRI Mengawal Keselamatan Anak

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merespons secara tegas dan terukur pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dasar sekolah. PGRI menegaskan bahwa intervensi gizi tidak boleh mengabaikan standar keselamatan, kesehatan lingkungan, dan higienitas. Mempaksakan distribusi makanan harian skala masif di sekolah yang minim pasokan air bersih, fasilitas sanitasi terbatas, serta tanpa sistem pengelolaan limbah yang memadai berisiko tinggi memicu ancaman kesehatan baru bagi peserta didik.

Sikap resmi ini diterbitkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program nasional tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan fisik siswa, serta tidak melimpahkan beban pembiayaan maupun risiko hukum baru kepada pihak sekolah dan para pendidik.

4 Poin Sikap Tegas PGRI Mengawal Keselamatan Anak

1. Penetapan Standar Kesiapan Sanitasi Minimum Sebelum Distribusi

PGRI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan, dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kriteria kelaikan fasilitas sanitasi sebagai syarat wajib lokasi distribusi MBG. Sekolah yang ditunjuk wajib memenuhi standar dasar:

• Ketersediaan pasokan air bersih mengalir yang stabil.

• Fasilitas tempat cuci tangan (wastafel) dengan rasio yang proporsional terhadap jumlah siswa.

• Penyediaan sabun antiseptik serta sarana pengering higienis di setiap titik pembagian.

2. Pengelolaan Limbah Organik Terintegrasi dan Bebas Risiko Kontaminasi

Distribusi makanan harian berpotensi menghasilkan sisa makanan dan sampah kemasan dalam volume tinggi. PGRI menolak penumpukan sampah organik di area sekolah yang berpotensi menjadi sarang vektor penyakit dan sumber bau. Pemerintah wajib menyiagakan armada pengangkutan sampah khusus dari Satuan Pelayanan (SP) BGN untuk mengambil limbah harian segera setelah jam makan berakhir.

3. Pembebasan Dana BOS dan Guru dari Pembiayaan Operasional Sanitasi

PGRI melarang keras adanya pengalihan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun iuran swadaya guru untuk membangun sarana cuci tangan tambahan, membeli perlengkapan kebersihan, atau membayar tenaga pengelola limbah. Seluruh kebutuhan biaya pendukung higienitas dan operasional sanitasi wajib ditanggung penuh oleh anggaran program MBG.

4. Perlindungan Hukum Mutlak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bila timbul insiden kesehatan siswa (seperti gangguan pencernaan atau alergi) akibat keterbatasan sanitasi bawaan fasilitas atau masalah kelaikan pangan penyedia, PGRI menegaskan bahwa guru, wali kelas, dan kepala sekolah terbebas secara mutlak dari tuduhan kelalaian maupun tuntutan hukum. Tanggung jawab kelaikan dan pengawasan mutu pangan berada sepenuhnya pada pengelola program dan penyedia jasa (vendor).

Matriks Evaluasi Standar Kesiapan Fasilitas Sekolah

«Memberikan gizi bagi anak-anak adalah langkah penting, namun memastikan mereka menyantapnya dalam lingkungan yang bersih dan aman adalah hal yang mutlak. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas segala capaian target logistik.» — Pengurus Besar PGRI.